Indonesian Agricultural Sciences Association (IASA)

  

 

da suatu keunikan cara pandang kita pada kebijakan pangan dan isu kemakmuran petani. Secara sadar atau tidak sadar baik perorangan maupun kolektif sebagai bangsa, nampaknya kita masih memiliki  logika berpikir dan cara pandang yang ambivalen terkait dengan kebijakan pertanian dan lebih khusus lagi pangan.

 

Di satu sisi, sejak awal kemerdekaan kita memiliki jargon terhadap perbaikan nasib rakyat kecil yang sebagian besar adalah petani-petani gurem di berbagai penjuru tanah air. Hal yang cukup nyata adalah prioritas pembangunan yang pada awalnya difokuskan pada pertanian. Revolusi hijau (green revolution) yang dikenalkan sejak awal 1970-an dengan berbagai program pendukungnya merupakan salah satu contoh upaya untuk memberi perhatian perbaikan nasib petani. 

Dalam beberapa dekade terakhir, isu perbaikan nasib rakyat kecil juga menjadi salah satu tema sentral yang kerap mencuat ketika menjelang masa pemilihan anggota legislatif pusat dan daerah serta pemilihan kepala daerah dan pucuk pimpinan negara. Jargon keberpihakan pada wong cilik dan petani gurem menjadi primadona bagi setiap kampanye untuk mendulang perolehan suara pemilih.

 

Logika atas jargon pembelaan pada rakyat kecil dengan menjanjikan dan mempromosikan berbagai program pembangunan pertanian adalah untuk meningkatkan produksi pertanian sehingga pendapatan petani meningkat dan pada gilirannya kehidupan ekonominya membaik. Di sisi yang lain, pada saat yang sama juga dihembuskan janji-janji manis untuk menciptakan sandang dan pangan murah bagi rakyat. Isu pangan murah selalu menjadi salah satu kata kunci kampanye baik di pusat dan daerah. Tengok saja pada berbagai?kempanye calon anggota legislatif dan juga calon kepala daerah bahkan juga calon kepala negara.

 

Ada sesuatu yang menyesatkan (missleading), bagaimana mungkin petani akan memperoleh pendapatan yang lebih baik kalau tenyata harga bahan pangan yang diproduksinya  dengan kerja sangat keras juga dikampanyekan untuk dihargai dengan sangat murah (ideologi pangan murah). Meskipun dalam batas tertentu masih ada kemungkinan adanya kenaikan pendapatan dengan upaya penggunaan berbagai input dan tekonologi baru yang mampu meningktkan produktifitas. Sehingga meskipun dengan tingkat harga yang sama tetapi  jika kuantitasnya meningkat maka total pendapatannya akan meningkat.

 

Sejarah panjang pembangunan pertanian telah menunjukkan, lebih khusus dalam hal produktifitas padi sawah, Indonesia dengan produktivitas padi sebesar 5-6 ton/ha sebenarnya telah mencapai tingkat produktifitas yang tinggi secara internasional dan hanya kalah dari Jepang, Cina, Korea dan Taiwan. Melihat fenomena ini, meskipun masih ada kemungkinan ditingkatkan, tetapi nampaknya tidak akan ada dampak yang luar biasa. Sehingga harapan kenaikan pendapatan petani tanpa perubahan kebijakan harga sulit diwujudkan. Peningkatan produktivitas saja tidak akan banyak membantu perbaikan pendapatan petani.

 

Kepemilikan lahan petani kita juga sangat kecil, petani Indonesia termasuk dalam golongan petani gurem yang umumnya hanya mengelola lahan sekitar 0,25 hektar/keluarga tani. Bahkan cukup banyak petani kita yang sebenarnya buruh tani karena mereka tidak memiliki lahan sama sekali (landless) dan mereka menggantungkan hidupnya dari jasa buruh untuk berbagai aktivitas pertanian atau sebagian merupakan panyakap dan penyewa. Dengan kepemilikan lahan yang sangat kecil, peningkatan produksi tidak akan berdampak nyata bagi peningkatan pendapatan yang diterima petani. Apalagi kalau harga yang diterima juga tidak berubah.

 

Idelogi pangan murah pada awalnya memang diterapkan di banyak negara terutama pada saat gencarnya tahap awal pembangunan ekonomi. Sebagimana dinyatakan oleh PC. Timmer (2002), kebijakan harga pangan murah awalnya ditempuh untuk membantu sektor indutri. Dengan harga pangan yang rendah maka upah tenaga kerja sektor indutri juga dapat ditekan dan sebagai akibatnya keuntungan sektor industri akan meningkat. Keuntungan ini yang diharapkan akan dinvestasikan kembali sehingga secara keseluruhan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

 

Dari kebijakan harga pangan murah ini tentu sektor yang sangat diuntungkan adalah sektor industri karena dapat menekan upah buruhnya. Namun bagi sektor pertanian, kebijakan ini sangat memprihatinkan, petani menjadi tidak bergairah untuk menerapkan inovasi baru serta meningkatkan produktivitasnya karena tidak ada  rangsangan atau insentif  terhadap peningkatan pendapatannya. Apakah mungkin kemakmuran petani akan meningkat kalau harga pangan murah? Nampaknya tidak akan terjadi, apalagi kalau melihat situasi sumber daya pertanian Indonesia dimana rerata kepemilikan lahan untuk memproduksi pertanian sangat kecil. 

 

Bagaimanapun nampaknya kebijakan perbaikan harga pertanian perlu dilakukan. Para politisi perlu menyadari bahwa kampanye pangan murah justru akan menyusahkan petani bukannya menguntungkan seperti jargon-jargon yang selalu dihembuskan di panggung politik. Kenaikan harga produk pertanian akan memberikan rangsangan bagi para produsen yaitu petani, mereka akan bergairah untuk bekerja lebih keras sehingga produktivitasnya meningkat karena tahu kalau mereka melakukan itu pendapatnnya akan meningkat dan kehidupan ekonomi keluarganya akan membaik. Selain itu, petani akan memiliki kemampuan daya beli (purcashing power) yang lebih baik terhadap barang industri dan jasa sehingga permintaan akan barang industri juga akan meningkat. Pada gilirannnya, sektor industri dan jasa juga akan terdorong untuk lebih produktif karena adanya peningkatan permintaan. Akhirnya siklus ini secara keseluruhan juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

 

Tentu kebijakan pangan yang tidak murah akan berdampak dan menyulitkan bagi beberapa pihak. Pihak yang akan sangat terimbas adalah kelompok miskin baik di kota maupun di desa. Untuk mengatasi persoalan ini, tentunya pemerintah bisa meluncurkan program jaring pengaman sosial (social safety nets) seperti distribusi beras murah dengan sistem pentargetan yang baik dan akurat dan bahkan bisa memberikan beras gratis untuk golongan yang tidak memiliki kemampuan untuk mengakses pangan.

 

Kisah sukses Jepang yang mengalami masa sulit bagi petaninya di awal pembangunan ekonomi selain karena kebijakan pangan murah dan pajak pertanian yang tinggi, akhirnya dapat terbayar dari kebijakan pembangunan pertanian yang sangat berpihak dan melindungi petani. Kebijakan harga pertanian yang berpihak pada produsen serta kebijakan-kebijakan yang lain dapat meningkatkan kemakmuran petani. Saat ini petani Jepang meskipun memiliki masalah kelangkaan tenaga kerja, namun secara ekonomi mereka adalah golongan masyakarat yang memiliki kehidupan sangat mapan.

 

-----------------------------------------------

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   

Comments

Add New Search

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."