G
enderang tanda pertarungan pemilihan presiden 2009 sudah dikumandangkan. Iklan dan publikasi serta berbagai upaya mempengaruhi opini masa pemilih mulai gencar dilakan simpatisan dan partai pengusung calon presiden. Seirama dengan proses kampanye calon legislatif beberapa saat lalu, jargon-jargon dan janji-janji manis yang akan diberikan setelah kemenangan mulai merebak dan membuai mimpi massa rakyat kebanyakan.Satu hal perlu dicermati dan diwaspadai rakyat banyak adalah konsistensi antara janji dengan realisasi. Setelah kita berpengalaman dengan beberapa pemilu yang dipandang cukup demokratis, mestinya kita mulai kritis apakah jargon-jargon kampanye yang ditawarkan partai politik dan para calon presiden secara serius menjadi agenda utama setelah memperoleh kemenangan dan memerintah negeri ini.
Dalam banyak kasus, janji manis dan jargon kampanye legislatif baik pusat maupun daerah serta pemilihan presiden masih sangat sulit dirasakan realisasinya. Banyak pihak yang mengatasnamakan wakil rakyat ketika telah memegang kuasa dan memiliki otoritas untuk membuat keputusan justru mengabaikan kepentingan rakyat yang diklaim telah diwakilinya.
Selama ini, hampir semua partai politik, calon legislatif serta calon presiden menjanjikan keberpihakan pada wong cilik, petani gurem, kaum terpinggirkan, orang desa dan lain sebagianya. Kita bisa mengevaluasi apakah mereka sudah merasakan adanya perubahan dan peningkatan kemakmuran dan kesejahteraanya. Nampaknya belum ada dampak yang signifikan.
Kemiskinan: Ancaman Kronis
Terlepas dari perdebatan ukuran dan standar garis kemiskinan, persoalan kemiskinan masih menjadi agenda besar bagi negara-negara berkembang di belahan bumi ini tidak terkecuali Indonesia. Menurut data SUSENAS dan BPS, selama 1976-1996 secara keseluruhan jumlah penduduk miskin telah menurun drastis dari 54,2 juta (40,08%) menjadi 22,5 juta (11,3%). Namun krisis ekonomi global sejak awal tahun 1998 telah memperparah situasi kemiskinan yang sudah mulai membaik. Pada tahun 1998, diperkirakan jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 36,5 juta (17,9%).
Data kemiskinan lima tahun terakhir (2003-2007) juga belum menunjukkan adanya kecenderungan pengurangan nyata. Jumlah penduduk miskin masih bergerak fluktuatif antara 35,0 juta (15,97%) sampai dengan 37,3 juta (17,4%). Data tahun 2007 mancatat jumlah orang miskin secara nasional sekitar 37,2 juta atau 16,6 % dari total penduduk.
Terkait dengan kemiskinan, hal yang perlu mendapat perhatian serius adalah lokasi di mana meraka berada. Di daerah pedesaan, proporsi orang yang hidup dalam kemiskinan jauh lebih besar. Secara absolut orang miskin yang tinggal di desa tahun 2003-3007, setiap tahunnya berfluktuasi antara 22,7 sampai dengan 25,1 juta. Jumlah ini secara proporsional merupakan 19,0 sampai 21,0 persen dari total orang yang tinggal di desa. Orang miskin tersebut utamanya berprofesi sebagai petani gurem dan juga buruh tani.
Penduduk miskin yang tinggal di daerah perkotaan meskipun secara absolut dan proporsional lebih rendah dari penduduk pedesaan, namun masih cukup besar. Data kemiskinan 2003-2007 menunjukkan jumlah penduduk miskin di kota berkisar antara 11,4 sampai dengan 13,6 juta, yang secara proporsional merupakan 11,6 sampai dengan 13,5 persen dari total penduduk perkotaan.
Masih cukup banyak daerah yang memiliki proporsi penduduk miskin lebih dari 20 persen pada tahun 2007-2008. Data BPS (2008) mencatat daerah tersebut antara lain propinsi: NAD, Bengkulu, Lampung, NTB, NTT, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku, Papua Barat dan Papua.
Agenda dan Program Aksi
Pemilihan anggota legislatif dan Pemilihan Presiden 2009 ini mestinya menjadi momen penting untuk memulai sejarah baru pengurangan jumlah penduduk miskin secara nyata. Janji dan jargon politik harus membumi dan ditunjukkan melalui komitmen dan pengambilan keputusan yang berpihak pada orang miskin. Siapapun yang terpilih akan dihadapkan pada persoalan krusial terkait kemiskinan ini.
Kebijakan dan program yang dirancang mestinya tidak hanya sekedar populis yang terkesan menyenangkan orang banyak. Harus ada pengambilan keputusan komprehensif dengan paradigma yang mendasar yang memang bisa mengangkat kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
Perlu dievaluasi apakah program yang populis seperti BLT dan pembagian beras untuk orang miskin perlu dipertahahankan atau direvitalisasi dengan program lain yang lebih bermartabat dan lebih mendorong orang menjadi lebih produktif dalam jangka menengah dan panjang.
Nampaknya memang perlu ada program yang bersifat darurat dan program produktif jangka menengah dan panjang. Untuk orang-orang miskin yang kekurangan pangan dan terancan bahaya kelaparan, tentu program pembagian beras murah dan atau gratis bisa dilakukan. Namun untuk orang yang masih memiliki kemampuan untuk mengakses pangan, perlu program pemberdayaaan yang produktif akan lebih bermanfaat bukan sekedar membagikan beras dan uang.
Penciptaan lapangan kerja dalam berbagai sektor perlu menjadi prioritas. Pembangunan dan renovasi infrastruktur di daerah pedesaan seperti jalan desa, pasar desa, bendungan, saluran irigasi, gedung sekolah, sarana kesehatan dan sarana lainnya dapat menjadi investasi yang produktif. Pemberian modal kerja serta fasilitasi pengolahan hasil dan pemasaran produk-produk pertanian dapat memiliki dimensi produktif yang berkelanjutan.
Program ketahanan pangan rumah tangga, layanan sosial seperti kesehatan dan pendidikan dan penciptaan lapangan kerja perlu menjadi prioritas pemerintahan baru. Kalau program ini berhasil diimplementasikan dengan baik, selain dapat mengangkat kemakmuran dan kesejahteraan rakyat miskin juga dapat meningkatkan Indek Pembangunan Manusia/Human Development Index Indonesia yang cukup terpuruk di kalangan negara-negara Asia pada beberapa tahun terakhir. Sudah barang tentu, tindakan ini juga selaras dengan komitmen pemenuhan tujuan dari Millennium Development Goals (MDGs) yang deklarasinya telah ditandatangai Indonesia bersama dengan 189 negara lainnya pada September 2000.
Terlepas dari perdebatan ukuran dan standar garis kemiskinan, persoalan kemiskinan masih menjadi agenda besar bagi negara-negara berkembang di belahan bumi ini tidak terkecuali Indonesia. Menurut data SUSENAS dan BPS, selama 1976-1996 secara keseluruhan jumlah penduduk miskin telah menurun drastis dari 54,2 juta (40,08%) menjadi 22,5 juta (11,3%). Namun krisis ekonomi global sejak awal tahun 1998 telah memperparah situasi kemiskinan yang sudah mulai membaik. Pada tahun 1998, diperkirakan jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 36,5 juta (17,9%).
Data kemiskinan lima tahun terakhir (2003-2007) juga belum menunjukkan adanya kecenderungan pengurangan nyata. Jumlah penduduk miskin masih bergerak fluktuatif antara 35,0 juta (15,97%) sampai dengan 37,3 juta (17,4%). Data tahun 2007 mancatat jumlah orang miskin secara nasional sekitar 37,2 juta atau 16,6 % dari total penduduk.
Terkait dengan kemiskinan, hal yang perlu mendapat perhatian serius adalah lokasi di mana meraka berada. Di daerah pedesaan, proporsi orang yang hidup dalam kemiskinan jauh lebih besar. Secara absolut orang miskin yang tinggal di desa tahun 2003-3007, setiap tahunnya berfluktuasi antara 22,7 sampai dengan 25,1 juta. Jumlah ini secara proporsional merupakan 19,0 sampai 21,0 persen dari total orang yang tinggal di desa. Orang miskin tersebut utamanya berprofesi sebagai petani gurem dan juga buruh tani.
Penduduk miskin yang tinggal di daerah perkotaan meskipun secara absolut dan proporsional lebih rendah dari penduduk pedesaan, namun masih cukup besar. Data kemiskinan 2003-2007 menunjukkan jumlah penduduk miskin di kota berkisar antara 11,4 sampai dengan 13,6 juta, yang secara proporsional merupakan 11,6 sampai dengan 13,5 persen dari total penduduk perkotaan.
Masih cukup banyak daerah yang memiliki proporsi penduduk miskin lebih dari 20 persen pada tahun 2007-2008. Data BPS (2008) mencatat daerah tersebut antara lain propinsi: NAD, Bengkulu, Lampung, NTB, NTT, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku, Papua Barat dan Papua.
Agenda dan Program Aksi
Pemilihan anggota legislatif dan Pemilihan Presiden 2009 ini mestinya menjadi momen penting untuk memulai sejarah baru pengurangan jumlah penduduk miskin secara nyata. Janji dan jargon politik harus membumi dan ditunjukkan melalui komitmen dan pengambilan keputusan yang berpihak pada orang miskin. Siapapun yang terpilih akan dihadapkan pada persoalan krusial terkait kemiskinan ini.
Kebijakan dan program yang dirancang mestinya tidak hanya sekedar populis yang terkesan menyenangkan orang banyak. Harus ada pengambilan keputusan komprehensif dengan paradigma yang mendasar yang memang bisa mengangkat kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
Perlu dievaluasi apakah program yang populis seperti BLT dan pembagian beras untuk orang miskin perlu dipertahahankan atau direvitalisasi dengan program lain yang lebih bermartabat dan lebih mendorong orang menjadi lebih produktif dalam jangka menengah dan panjang.
Nampaknya memang perlu ada program yang bersifat darurat dan program produktif jangka menengah dan panjang. Untuk orang-orang miskin yang kekurangan pangan dan terancan bahaya kelaparan, tentu program pembagian beras murah dan atau gratis bisa dilakukan. Namun untuk orang yang masih memiliki kemampuan untuk mengakses pangan, perlu program pemberdayaaan yang produktif akan lebih bermanfaat bukan sekedar membagikan beras dan uang.
Penciptaan lapangan kerja dalam berbagai sektor perlu menjadi prioritas. Pembangunan dan renovasi infrastruktur di daerah pedesaan seperti jalan desa, pasar desa, bendungan, saluran irigasi, gedung sekolah, sarana kesehatan dan sarana lainnya dapat menjadi investasi yang produktif. Pemberian modal kerja serta fasilitasi pengolahan hasil dan pemasaran produk-produk pertanian dapat memiliki dimensi produktif yang berkelanjutan.
Program ketahanan pangan rumah tangga, layanan sosial seperti kesehatan dan pendidikan dan penciptaan lapangan kerja perlu menjadi prioritas pemerintahan baru. Kalau program ini berhasil diimplementasikan dengan baik, selain dapat mengangkat kemakmuran dan kesejahteraan rakyat miskin juga dapat meningkatkan Indek Pembangunan Manusia/Human Development Index Indonesia yang cukup terpuruk di kalangan negara-negara Asia pada beberapa tahun terakhir. Sudah barang tentu, tindakan ini juga selaras dengan komitmen pemenuhan tujuan dari Millennium Development Goals (MDGs) yang deklarasinya telah ditandatangai Indonesia bersama dengan 189 negara lainnya pada September 2000.
------------------------------------------------
SubejoDosen Universitas Gadjah Mada
The University of Tokyo, Department of Agricultural and Resource Economics (PhD Candidate)
Ketua IASA (Indonesian Agricultural Sciences Association) Jepang
4-24-1, Kami-soshigaya, Setagaya-ku, Tokyo 157-0065
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
United States : 
Unknown Browser
