elombang krisis pangan dan bahaya kelaparan senantiasa membayangi dunia dari waktu ke waktu. Ledakan penduduk juga semakin memicu membumbungnya kebutuhan pangan. Selain itu, problematika kegagalan produksi pangan akibat perubahan iklim global dan rendahnya komitmen pemerintah memperparah ketersediaan pangan.

 

FAO-UN (2009) mencatat jumlah kasus kekurangan pangan dan kelaparan sepanjang tahun 2009 paling tinggi sejak tahun 1970-an. Diperkirakan setidaknya 1,02 miliar jiwa dari seluruh dunia mengalami kekurangan pangan dan kelaparan. Kondisi yang paling parah terjadi di negara-negara Afrika dan Asia Selatan. Pada awal tahun 2010 ini pun masih dibayangi persoalan yang sama. Kegagalan panen akibat kemarau panjang dan banjir menjadi agenda tahunan. Hal ini mendorong para pemimpin dunia dan lembaga-lembaga internasional terkait untuk melakukan tindakan kolektif dalam mengatasi dampak kekuarangan pangan dan menyusun strategi membangun ketahanan pangan. Perhelatan akbar The Third World Summit on Food Security pada penghujung 2009 di Rome Italia atas prakarsa FAO-UN telah berusaha mencari solusi krisis pangan dunia.

 

eberapa saat yang lalu bangsa Indonesia baru saja memperingati hari kemerdekaan yang ke-64. Meskipun secara yuridis formal bangsa ini telah merdeka dan berdaulat,  nampaknya kita masih perlu merefleksikan kembali makna kemerdekaan dalam aspek kehiduapan sosial ekonomi seluruh entitas bangsa. Apakah benar kita telah menikmati kemerdekaan dalam arti dan substansi yang sesungguhnya masih menjadi tanda tanya.

Menarik untuk mencermati makna kemerdekaan (independent) sebagaimana secara harafiah  oleh Collins Dictionary (2006) dimaknai sebagai: self-governing, self reliance, self-supporting dan juga being sufficient. Dalam konteks ekonomi nasional utamanya kedaulatan pangan, refleksi makna kemerdekaannya menjadi penting. Kemerdekaan secara substansial akan pangan nampaknya belum terwujud karena kita belum bisa self-supporting dan being-sufficient dalam penyediaan pangan untuk kebutuhan seluruh bangsa ini.

 

 

enderang tanda pertarungan pemilihan presiden 2009 sudah dikumandangkan. Iklan dan publikasi serta berbagai upaya mempengaruhi opini masa pemilih mulai gencar dilakan simpatisan dan partai pengusung calon presiden. Seirama dengan proses kampanye calon legislatif beberapa saat lalu, jargon-jargon  dan janji-janji manis yang akan diberikan setelah kemenangan mulai merebak dan membuai mimpi massa rakyat kebanyakan.

Satu hal perlu dicermati dan diwaspadai rakyat banyak adalah konsistensi antara janji dengan realisasi. Setelah kita berpengalaman dengan beberapa pemilu yang dipandang cukup demokratis, mestinya kita mulai kritis apakah jargon-jargon kampanye yang ditawarkan partai politik dan para calon presiden secara serius menjadi agenda utama setelah memperoleh kemenangan dan memerintah negeri ini.

Dalam banyak kasus, janji manis dan jargon kampanye legislatif baik pusat maupun daerah serta  pemilihan presiden masih sangat sulit dirasakan realisasinya. Banyak pihak yang mengatasnamakan wakil rakyat ketika telah memegang kuasa dan memiliki otoritas untuk membuat keputusan justru mengabaikan kepentingan rakyat yang diklaim telah diwakilinya.

Selama ini, hampir semua partai politik, calon legislatif serta calon presiden menjanjikan keberpihakan pada wong cilik, petani gurem, kaum terpinggirkan, orang desa dan lain sebagianya. Kita bisa mengevaluasi apakah mereka sudah merasakan adanya perubahan dan peningkatan kemakmuran dan kesejahteraanya. Nampaknya belum ada dampak yang signifikan.

This paper is prepared for the IUFRO Special Project on World, Forests, Society and Environment.

Illegal logging, and associated trade, has been identified as one of the major drivers of forest loss and degradation in Indonesia. Various studies and reports (Scotland, 1999; Palmer, 2001, Brown, 2002; Brown et al., 2005; Tacconi et al. 2004) have indicated the scale of illegal logging in the country. They have concluded that illegally harvested timber is well above the legal one and the levels of any sustainable regime, and proved is detrimental to the country economically, socially and environmentally.

While enforcement measures in the forests are often seen as crucial to controlling illegal logging, a Forest Watch Indonesia (FWI) and Global Forest Watch (GFW) report is cautious that the measures cannot be effective without measures on the demand side (FWI/ GFW, 2002). Such bilateral agreement between producer and consumer as FLEGT is therefore recognized as a potential approach to curb illegal logging (Speechly, 2003). This paper briefly presents efforts on curbing illegal logging in Indonesia, with a further emphasis on EU-Indonesian FLEGT agreement.

Ensuring the legality of timber harvested from the Indonesia’s forests is seen as the foremost to curb illegal logging in the country. A spectrum of instruments and measures (highlighted below) have been implemented in recent years, ranging from governmental regulations and control to market-based instruments, notably forest certification and labelling, but they are yet to work meaningfully.

Governmental regulations Domestically, such governmental regulations as moratorium logging and sanction and penalties for companies exceeding harvest limits (see FWI/ GFW, 2002; Casson et al., 2006) have been put in place to control illegal logging. However, they have been limitedly effective due a mixture of such factors as underdeveloped and even contra-productive regulatory frameworks, lack of enforcement, poor expertise and insufficient resources, compounded by corruption and collusion amongst forestry officials and within other state agencies (Scotland 1999, Mitchell et al., 2003; Casson et al., 2006; Maryudi, 2008).

Those limitations also apply to the most recent response from the government of the set up of Badan Revitalisasi Industri Kayu (BRIK, Indonesian Institute for the Revitalisation of the Timber Industry) in 2002. This agency was established to monitor and verify the legality of timber. It issues a legal certificate (ETPIK) only to forest companies which provide all required documents, including transportation permits. Despite the government’s claims on the sufficiency of the ETPIK certificates for verifying timber legality, many are in doubts, as evidence shows that transportation certificates –on which the BRIK system relies- are readily available on the black market (Colchester, 2006).